BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Fraksi Demokrat mengkritik beberapa poin dari laporan pertanggungjawaban keuangan APBD 2018 dan meminta kepada Gubernur Riau, Syamsuar untuk menindaklanjuti.Â
Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Demokrat, Aherson, dalam menyampaikan pandangan fraksi terhadap laporan pertanggungjawabkan kuangan tersebut dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Provinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru.Â
Dia menjelaskan penilaian dari partainya bahwa Pemprov Riau dalam mengelola keuangan masih dianggap belum baik. Itu terlihat dari masih besarnya jumlah sisa kas keuangan pemprov. Artinya masih ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana.
“Kami meminta kepada Pak Gubernur Riau, Syamsuar agar melakukan tindak lanjut kepada OPD yang bersangkutan terhadap masalah ini. Kemudian sorotan lain yang juga menjadi catatan kami yakni masih rendahnya penerimaan pemerintah dari sisi retrebusi. Juga terdapat di beberapa OPD,” katanyaÂ
Sementara itu dari Fraksi PAN menilai, laporan keuangan terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2018, menyoroti diantaranya juga soal pendapatan daerah. Pada 2018 Pemprov Riau menanggupi realisasi sebesar R9,23 triliun. Namun realisasinya hanya Rp8 triliun.
“Artinya masih ada kelemahan terutama soal kemampuan pungutan di daerah. Hal ini menirut kami perlu dilakukan evaluasi,” kata Juru Bicara PAN, Syamsurizal.Â
Dia mengatakan, PAN juga menyoroti soal bepanja daerah, dimana realisasinya menurun. Hanya 82,02% atau Rp8,46 triliun. Catatannya, ternyata porsi belanja modal juga masih sangat rendah realisasinya. Padahal belanja modal adalah porsi untuk masyarakat.
“Selain itu kami juga melihat adanya ketidak patuhan oleh Pemprov Riau sebagaimana hasil temuan BPK, yang akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Kami minta Pemprov Riau tidak memandang sepele masalah ini,” ungkapnya. (bpc3)
