BERTUAHPOS.COM — Adanya permintaan mitigasi kelangkaan kelapa di Inhil karena menurunnya ketersediaan bahan baku yang dituangkan dalam Surat dengan Nomor B/500.1.1/047.1/DPP-SET/2025, membuat Gubernur Riau, Abdul Wahid, angkat suara.
Dia mengaku sangat kecewa, terlebih dalam surat itu secara khusus mengusulkan standarisasi harga kelapa di Indragiri Hilir (Inhil). Menurutnya, kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan tidak hanya ketika harga kelapa sedang tinggi.
“Saya kecewa dengan adanya surat yang meminta standarisasi harga kelapa,” katanya di Pekanbaru belum lama ini.
Secara prinsip, Wahid setuju bahwa kegiatan operasional perusahaan harus dilindungi. Terutama dalam hal ketersediaan bahan baku. “Tapi, jangan hanya ketika harga kelapa mahal, pemerintah baru turun tangan. Saat harga kelapa murah, pemerintah seolah tidak peduli. Saya tidak ingin pola seperti ini terus berulang,” tegas Wahid.
Menurutnya, kebijakan harga kelapa harus ditata ulang agar lebih berkeadilan bagi petani dan pelaku industri. Jika memang perlu standarisasi harga, maka pemerintah harus menetapkannya secara tetap, baik saat harga tinggi maupun rendah.
“Kalau memang sepakat, buat saja standar harga kelapa oleh pemerintah. Mau mahal atau murah, tetap ada standar harganya,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Wahid telah meminta Dinas Perkebunan (Disbun) untuk mengkaji kebijakan harga untuk semua komoditas perkebunan, tidak hanya kelapa. Komoditas lain seperti sawit, karet, dan kopi juga perlu mendapatkan perhatian serupa agar kesejahteraan petani lebih terjamin.
“Kita lihat saja bagaimana pemerintah pusat sudah menetapkan harga gabah di angka Rp6.500 per kilogram. Jika tidak ada yang mau membeli dengan harga itu, maka pemerintah yang harus turun tangan. Saya ingin skema seperti ini diterapkan untuk komoditas lainnya juga,” ujar Wahid.***
