BERTUAHPOS — Gubernur Riau Abdul Wahid, mengusulkan pemindahan (relokasi) Bandara komersial Sultan Syarif Kasim (SSK) II yang kini berada di tengah Kota Pekanbaru. Usulan ini sudah disampaikannya kepada Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Usulan Wahid soal relokasi bandara ini, dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien di wilayah Riau. Menurutnya, Bandara SSK II yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II pecah konsentrasi karena harus berbagi dengan aktivitas di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin milik TNI Angkatan Udara.
Akibatnya, aktivitas penerbangan di wilayah tersebut cukup padat, tidak hanya untuk penerbangan sipil tetapi juga untuk kegiatan militer, termasuk latihan bersama dengan negara-negara tetangga, seperti; Singapura dan Malaysia.
“Karena kepadatan aktivitas di bandara saat ini, kami mengusulkan agar bandara komersil direlokasi ke lokasi baru. Sementara bandara yang ada sekarang bisa difokuskan untuk keperluan militer TNI AU,” ujar Wahid.
Dia menambahkan, rencana relokasi bandara komersil tersebut bukan tanpa dasar. Pemerintah Provinsi Riau telah mempertimbangkan langkah ini melalui kajian studi kelayakan. Salah satu pertimbangan utama adalah pemilihan lokasi baru yang nantinya dapat terkoneksi langsung dengan jalan tol, sehingga mampu mendukung integrasi transportasi darat dan udara di wilayah Riau secara lebih optimal. Namun, sejauh ini lokasinya belum disebutkan.
“Kami berharap lokasi bandara komersil yang baru nantinya bisa terhubung dengan jaringan jalan tol agar aksesibilitas dan konektivitasnya lebih baik. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi di Riau,” tuturnya.
Usulan relokasi bandara ini, kata dia, sejalan dengan upaya Pemprov Riau untuk mempercepat pembangunan kawasan ekonomi dan logistik yang kompetitif. Dengan memisahkan fungsi bandara militer dan komersial, diharapkan operasional penerbangan bisa berjalan lebih efektif tanpa terganggu kepentingan pertahanan negara.
Pemerintah pusat diminta untuk mendukung proses ini, termasuk melalui penganggaran pembangunan dan percepatan izin perencanaan wilayah. Selain itu, studi lebih lanjut akan dilakukan untuk menentukan lokasi paling ideal dan potensi dampaknya bagi masyarakat sekitar.
Wahid menyebut, rencana ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov Riau dalam mengembangkan infrastruktur transportasi modern dan mendukung daya saing regional.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memberikan respons positif terhadap usulan Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait pengembangan sektor transportasi di provinsi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat terbuka untuk berkolaborasi penuh guna menyusun kebijakan transportasi yang tidak hanya relevan, tetapi juga berdampak nyata bagi kemajuan Riau.
“Koordinasi ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kita ingin membangun sektor perhubungan di Riau secara menyeluruh, dan komunikasi yang terbentuk hari ini adalah langkah awal yang sangat baik,” ujar Dudy.
Menurutnya, pengembangan infrastruktur transportasi tak bisa dilakukan sepihak. Diperlukan pemahaman dan pendekatan menyeluruh, termasuk mendengar langsung aspirasi dari pemimpin daerah. Dengan begitu, setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Lebih lanjut, Dudy menyampaikan bahwa semua masukan dari kepala daerah, baik dari gubernur maupun para bupati di Provinsi Riau, akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah pusat, katanya, siap membuka ruang diskusi lebih teknis guna merumuskan langkah-langkah strategis berikutnya.
“Kita akan follow up semua masukan yang disampaikan, tentu dengan kajian teknis yang matang. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan solusi yang konkret dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Riau,” tutupnya.***
