Tiga PNS Cipta Karya Kampar Beri Kesaksian Terkait Korupsi Dana UP

Jumat, 19 Mei 2017 23:38
Tiga PNS Cipta Karya Kampar Beri Kesaksian Terkait Korupsi Dana UP
Foto : tiga saksi dirumah sebelum memberikan keterangan

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU - Sidang perkara korupsi dana UP pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Kampar dengan terdakwa, Yusman,  Bendahara pengeluaran Tahun 2010 hingga 2015, Kamis (18/5/2017) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Toni SH,  Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga PNS Dinas Cipta Karya Kabupaten Kampar sebagai saksi. Ketiganya yakni, Mayusri, PPK Kegiatan Infrastruktur Pedesaan, Siwi Astuti, Pembantu PPK dan Khaliman, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Dalam keterangannya, saksi Mayusri mengatakan,  pada tahun 2014, dirinya ditunjuk sebagai PPK Infrastruktur Pedesaan dengan nilai anggaran Rp15 miliar. Dana tersebut untuk 60 desa. Desa yang baik diberi Rp250 juta, yang sulit Rp300 juta.

Dari dana tersebut, Rp13 miliar diberikan ke desa, Rp1,3 untuk falilitator dan transportasi fasilitator Rp350 juta. Sementara yang dikelolanya hanya sekitar Rp800 juta. Dana ini menurutnya diminta bantuan terdakwa Yusman selaku Bendahara untuk mengurus ke DPKA.

Pada sidang tersebut, saksi Mayusri mengakui kalau dana perjalanan dinas dirinya ada dipotong oleh bendahara namun menurutnya ia tidak merasa dirugikan karena masih memiliki banyak kegiatan lain.

Ia didakwa melakukan tindak pidana korupsi di dinas tersebut dan hasilnya disimpan direkening, pribadi.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kampar, Ostar SH, disebutkan,
perbuatan Yusman yang terjadi dari 2010 hingga tahun 2015 lalu, semasa menjabat Bendahara di Dinas Cipta Karya Pemkab Kampar. Telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,4 miliar.

Bermula, dalam pengelolaan uang pengeluaran (UP), terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dalam mengelolaan UP tersebut. Uang tersebut ditampung atas nama terdakwa sebesar Rp 3 miliar lebih.

Namun transaksi ini dinilai mencurigakan oleh PPATK, sehingga melaporkannya kepada pihak Kejaksaan. Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak Kejaksaan, akhirnya diketahui Rp 1,4 miliar dari Rp 3 miliar tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Dana sebesar Rp 1,4 miliar itu digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, seperti membeli mobil dan sebagainya.

Atas perbuatan ini, Jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar pasal 2, Pasal 3 Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang korupsi, jo Pasal 8 juncto Pasal 55, tentang bendahara PNS yang melakukan penyimpangan keuangan negara.(BPC17)

TRAVELLING

Berita Terkini

Terus Rugi dan NPL Tinggi, Alasan Bank DKI Tutup Cabang Pekanbaru
Rabu, 26 Juli 2017 17:30

Terus Rugi dan NPL Tinggi, Alasan Bank DKI Tutup Cabang Pekanbaru

Kenyataan pahit harus diterima Bank DKI cabang Pekanbaru. Akibat terus merugi dan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet yang tinggi menjadi alasan cabang ini ditutup.

Inilah Pengakuan Pengelola Kim Teng Pasca Keracunan Makanan
Rabu, 26 Juli 2017 16:55

Inilah Pengakuan Pengelola Kim Teng Pasca Keracunan Makanan

Kasus keracunan makanan dari produk yang disajiakan Kedai Kopi Kim Teng membuat gempar. 

Bank DKI Tutup, OJK Riau: Kami Fokus Bantu Masalah Nasabah
Rabu, 26 Juli 2017 16:45

Bank DKI Tutup, OJK Riau: Kami Fokus Bantu Masalah Nasabah

Tutupnya Bank DKI di Pekanbaru memang mengejutkan banyak pihak. Selain di Pekanbaru, Bank DKI juga menutup empat kantor cabang lainnya terhitung 14 Agustus mendatang. 

Ini Kata BKD Riau Soal PNS Ikut HTI Dipecat
Rabu, 26 Juli 2017 16:35

Ini Kata BKD Riau Soal PNS Ikut HTI Dipecat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran terkait keanggotaan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Tak Cantumkan Tanggal Expired, Holland Bakery: Itu Produk Fresh
Rabu, 26 Juli 2017 16:25

Tak Cantumkan Tanggal Expired, Holland Bakery: Itu Produk Fresh

Masyarakat mulai mempertanyakan produk-produk roti yang dijual oleh Holland Bakery.

Polda Riau Tetapkan PT Hutahean Sebagai Tersangka
Rabu, 26 Juli 2017 16:13

Polda Riau Tetapkan PT Hutahean Sebagai Tersangka

Polda Riau menetapkan PT Hutahean sebagai tersangka, karena buka lahan sawit secara ilegal. 

Atasi Masalah Listrik, Pemkab Siak Sosialisasikan Lampu Lentera
Rabu, 26 Juli 2017 16:00

Atasi Masalah Listrik, Pemkab Siak Sosialisasikan Lampu Lentera

Pemerintah Kabupaten Siak melakukan Sosialisasi Program Pemasangan Lampu Lentera kepada keluarga kurang mampu yang dilaksanakan di Gedung Tengku Mahratu pada Rabu (26/7/17).

Jalan Protokol Pekanbaru 'Sepi' Tempat Sampah
Rabu, 26 Juli 2017 15:49

Jalan Protokol Pekanbaru 'Sepi' Tempat Sampah

Salah satu tujuan Kota Pekanbaru yang ingin menjadi kota bersih, berbanding terbalik dengan perwujudan Kota Pekanbaru saat ini.

Tidak Cantumkan Masa Kedaluwarsa di Kemasan Roti Tawar, Holland Bakery Kangkangi Aturan
Rabu, 26 Juli 2017 15:35

Tidak Cantumkan Masa Kedaluwarsa di Kemasan Roti Tawar, Holland Bakery Kangkangi Aturan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Helda Suryani Munir membenarkan bahwa tindakan pihak Holland Bakery yang tidak cantumkan masa kedaluwarsa pada produk roti tawarnya, menyalahi aturan. 

Wabup Rohil Inginkan Penambahan Tunjangan DPRD Tidak Menjadi Polemik
Rabu, 26 Juli 2017 15:30

Wabup Rohil Inginkan Penambahan Tunjangan DPRD Tidak Menjadi Polemik

Terkait dengan adanya Ranperda yang berkaitan langsung dengan adanya penambahan beberapa tunjangan dan fasilitas bagi anggota DRPD,