Korupsi Rumah Sederhana Pelalawan, Terdakwa tak Akui Hitungan BPKP

Kamis, 10 Agustus 2017 19:03
Korupsi Rumah Sederhana Pelalawan, Terdakwa tak Akui Hitungan BPKP
Terdakwa Kolil memberikan keterangan
BERTUAHPOS.COM,(BPC) - Sidang perkara korupsi pembangunan rumah layak huni Kabupaten Pelalawan, Kamis (10/8/2017), kembali digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Pada persidangan ini terdakwa M Asri alias Kolil tidak mengakui hasil penghitungan BPKP terkait adanya kerugian negara sebesar Rp410 juta.
 
Sesuai jadwal sidang yang dipimpin Sulhanuddin SH, sidang dengan terdakwa Muhammad Asri Ivo alias Koli, selaku kontraktor pelaksana, Syahrimen ST alias Heri, Supervisi Engineer CV Karya Konsultan, Toni Kosromiko alias Toni, Direktur CV. Karya Konsultan T Said Ihsan, ST als Ihsan Bin T. Ilyas (PPK) dan Rizal Dairi Ali, A.Md als Reza Bin Ali Rahman Lakim (Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Project Officer) digelar dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota dan pemeriksaan terdakwa.
 
Hakim anggota pasa saat tersebut mengajukan pertanyaan kepada terdakwa Kolil apakah dirinya bersedia mengembalikan kerugian negara, Kolil terlihat berat, karena menurutnya kerugian negara sebesar Rp410 juta seperti yang disebutkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, sangat tidak masuk akal, karena untuk pembangunan rumah layak unit sebanyak Rp12 unit telah menghabiskan sekitar Rp750 juta dari anggaran sebesar Rp900 juta.
 
Lebih lanjut pada kesempatan tersebut, Kolil mengakui adanya perubahan pada bangunan dari rencana semula. Di antaranya seharusnya dibangun rumah panggung ternyata dibuat model pondasi. Namun hal itu menurutnya karena perubahan gambar sudah ditandatangani seluruhnya dan dirinya hanya melaksanakan sesuai dengan perubahan gambar.
 
Perbuatan kelima terdakwa bermula adanya paket pekerjaan rumah layak huni pada Dinas PU Pelalawan Tahun 2015 dengan nilai Rp900 juta lebih.
 
Pekerjaan dilaksanakan oleh terdakwa Koli dari bulan Oktober hingga Desember 2015. Namun pelaksanaannya diduga tidak sesuai dan berdasarkan penghitungan BPKP ditemukan kerugian negara sekitar Rp400 juta.
 
Atas perbuatan ini kelima terdakwa didakwa melangggar oasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana.
 
Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana.
 
Dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana.(bpc17)
Klik tombol Like jika Anda suka dengan Berita ini

TRAVELLING

Berita Terkini

Bantuan Mobil Untuk SMK Ada Unsur Politik? Ini Kata Pengamat
Senin, 22 Januari 2018 13:00

Bantuan Mobil Untuk SMK Ada Unsur Politik? Ini Kata Pengamat

Pemprov Riau menyerahkan bantuan sebanyak 17 unit mobil aset pemerintah ke SMK di Riau.

Hanya Hari Ini Loh...Evo Hotel Berikan Spesial Harga Kamar Rp 220.117
Senin, 22 Januari 2018 12:39

Hanya Hari Ini Loh...Evo Hotel Berikan Spesial Harga Kamar Rp 220.117

Genap satu tahun, Evo Hotel Pekanbaru berdiri megah di Jalan Sudirman. 

Telkomsel Imbau Pelanggan Waspada Penipuan Mengatasnamakan Telkomsel
Senin, 22 Januari 2018 12:26

Telkomsel Imbau Pelanggan Waspada Penipuan Mengatasnamakan Telkomsel

Terkait maraknya penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel, Telkomsel mengimbau kepada pelanggan untuk selalu waspada.

Adakan Donor Darah, Evo Hotel Targetkan 30 Kantong di 1st Anniversary
Senin, 22 Januari 2018 12:08

Adakan Donor Darah, Evo Hotel Targetkan 30 Kantong di 1st Anniversary

Targetkan 30 kantong, hari ini Senin (22/01/2018) Evo Hotel Pekanbaru adakan kegiatan sosial donor darah  sempena perayaan ulang tahun yang pertama.

Pemda Sebaiknya Tak Kucurkan Bansos dan Hibah di Tahun Politik
Senin, 22 Januari 2018 11:35

Pemda Sebaiknya Tak Kucurkan Bansos dan Hibah di Tahun Politik

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, sebaiknya pemerintah daerah tidak mengucurkan bantuan di tahun politik.

Besok, Bawaslu Riau Kembali Periksa ASN Pekanbaru yang Terindikasi Terlibat Politik
Senin, 22 Januari 2018 11:24

Besok, Bawaslu Riau Kembali Periksa ASN Pekanbaru yang Terindikasi Terlibat Politik

Besok, Selasa (23/1/2018), Bawaslu Riau kembali akan memeriksa 3 ASN Pekanbaru yang diindikasikan terlibat politik. 

17 Mobil Diserahkan ke SMK di Riau Untuk Praktik
Senin, 22 Januari 2018 10:56

17 Mobil Diserahkan ke SMK di Riau Untuk Praktik

Sebanyak 17 mobil milik aset Pemprov Riau diserahkan ke 17 SMK di Riau. 

Kajian Islam: Hati-hati dengan Segumpal Daging
Senin, 22 Januari 2018 10:43

Kajian Islam: Hati-hati dengan Segumpal Daging

Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika dia itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Tapi jika rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak.

Happy Lunch, Hanya Rp 45 Ribu Bisa Makan Sepuasnya di Pesonna Hotel
Senin, 22 Januari 2018 10:35

Happy Lunch, Hanya Rp 45 Ribu Bisa Makan Sepuasnya di Pesonna Hotel

Makan siang lebih menyenangkan, tempat nyaman dan makanan lezat bisa Anda temukan di Pesonna Hotel Pekanbaru.

Kata Wagubri Soal Pemadaman Listrik: PLN Tak Komit
Senin, 22 Januari 2018 10:21

Kata Wagubri Soal Pemadaman Listrik: PLN Tak Komit

Aktivitas pemadaman listrik secara bergilir mendapatkan kritik dari kaum pengusaha, terutama hotel dan sejumlah pebisnis di Pekanbaru.