Kisruh RAPP, Berikut Hal yang Perlu Dipertimbangkan

Minggu, 22 Oktober 2017 23:04
Kisruh RAPP, Berikut Hal yang Perlu Dipertimbangkan
Fikri, S.Psi,.M.Si Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau

Oleh : Fikri, S.Psi,.M.Si

DOSEN Fakultas PSIKOLOGI Universitas Islam Riau

Kepala Unit Penjamin Mutu Fakultas Psikologi UIR.

Permasalahan demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Pekanbaru pada hari ini merupakan sebuah permasalahan sosial yang perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah agar tidak berdampak efek domino secara meluas dengan akan di rumahkannya karyawan PT. RAPP sebanyak 5.900 orang. Berdasarkan informasi dari dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau akan melakukan aksi unjuk rasa sebagai yang tertera di Undang-undang No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum. Adapun tujuan aksi ini adalah meminta kepada gubernur dan ketua DPRD Provinsi Riau agar pemerintah dapat memberikan jaminan serta perlindungan bagi pekerja atau buruh di industry kehutanan dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tujuan keduanya adalah meminta kepada gubernur dan ketua DPRD Provinsi Riau agar menteri lingkungan hidup dan kehutanan memberlakukan kembali SK No: SK.173/VI-DPHT/2010 dan SK 93/VI-buht/2013 agar operasional hutan tanaman Industri PT. RAPP berjalan kembali. Rencana besar-besaran ini akan didatangkan dari beberapa kabupaten di Riau. Berdasarkan informasi dari polda bahwa pendemo akan datang dari Pelalawan sebanyak 4.500 orang, sementara dari kabupaten rohul, kandis, siak sebanyak 2.200 orang.

Kondisi ini tentu perlu diantisipasi dari awal agar tidak menganggu aktifitas kehidupan dan aktifitas masyarakat kota pekanbaru, apalagi demostrasi besar-besaran ini dilakukan pada hari senin, yang merupakan hari pertama aktif bekerja setelah liburan. Apalagi melibatkan ribuan massa dengan segala karakteristik dari pendemo yang lagi mempunyai masalah, tentu akan memungkinkan terjadinya bentrokan fisik, ataupun kerugian berupa perusakan fasilitas umum, sampah yang berserakan dan situasi jalan yang akan macet total karena menampung jumlah pendemo yang ribuan datang ke kota Pekanbaru.

Jika kita pelajari duduk permasalahan dari aksi demostrasi ini merupakan sebuah proses yang panjang melalui jalur birokrasi yang sudah dijalani oleh PT. RAPP dengan pemerintah dalam menjalankan regulasi system tata kelola Hutan Tanaman Industri di gambut dalam menjaga ekosistim sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah  dan memberikan tiga kali surat peringatan kepada PT RAPP, dan pihak perusahaan telah telah menyerahkan revisi sebanyak empat kali yang diminta, tetapi apa yang diminta oleh pemerintaha dianggap belum sesuai, namun dalam prosesnya KLHK membatalkan RKU 2010-2019. Adapun kronologisnya Pada Maret 2017 KLHK memberikan sanksi administratif kepada PT RAPP Pelalawan agar perusahaan itu mencabut akasia yang telah ditanami.

Selain itu, perusahaan juga diminta untuk membersihkan biomassa bekas pencabutan tanaman akasia serta melakukan penutupan kanal baru yang dibuka. Sanksi penutupan lahan yang sudah ditanami akasia tersebut didasari pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem yang mana sama sekali tidak diperbolehkan dibuka lahan baru beserta izinnya.

Pada pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang:

a. Membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu

b. Membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering

c. Membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan/atau

d. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).

Adapun bunyi pasal 23 adalah (1) Kerusakan Ekosistem Gambut dapat terjadi pada:

a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; dan

b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.

(2) Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut:

a. Terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan

b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau

c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.

Dalam proses pelaksanaanya RKU PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut yang baru. PT RAPP diminta memperbaiki rencana kerja 10 tahun yang sejalan dengan rencana kerja tahunan pada 2017 namun  PT.RAPP belum bisa memenuhi syarat yang diminta oleh Pemerintah sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan tersebut.

Proses permasalahan ini berlajut pada tanggal  28 September 2017 KLHK memberikan surat teguran pertama. Hanya berselang seminggu, KLHK memberikan surat peringatan kedua. Sebelas hari kemudian, 17 Oktober, Menteri LHK menerbitkan Surat Keputusan tentang pembatalan RKU PT.RAPP, Dengan begitu, akan membuat kegiatan operasional HTI PT RAPP harus berhenti. Kondisi ini tentu menyebabkan semua karyawan PT. RAPP terancam untuk di PHK.

Dampak dari ketidak patuhan Manajement PT.RAPP ini akan menyebabkan dampak domino kepada karyawannya sebanyak 5.900 orang akan dirumahkan, PERTAMA dampak pada karyawan, dampak ini berupa dampak keuangan, artinya karyawan yang PHK akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. sehingga selain dampak itu pada karyawan juga akan menyebabkan stres kehilangan pekerjaan dan penghasilan, yang tak kalah menyedihkan adalah setiap karyawan mempunyai keluarga istri dan anak yang akan terancam putus sekolah dikarenakan tidak adanya biaya sekolah. Dampak kedua adalah pada pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau dan Indonesia secara umumnya. Menurut Direktur operasional PT.RAPP Ali Sabri kepada media  menjelaskan bahwa PT RAPP telah berinvestasi sebesar Rp 85 triliun. Malahan, PT RAPP sedang membangun hilirisasi industri pulp (downstream) yang menghasilkan kertas dan rayon bahan baku tekstil dengan investasi mencapai Rp15 triliun.  Total investasi kami dari hulu hingga hilir Rp100 triliun. Kami berorientasi ekspor dan menghasilkan devisa kepada negara sekitar Rp20 triliun per tahun, artinya PT RAPP juga berkontribusi 5,2 persen terhadap PDB Provinsi Riau serta berperan aktif melakukan pembinaan terhadap UMKM lokal dan ikut membangun infrastruktur di areal operasionalnya. Dampak ketiga adalah dampak social, kondisi ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran di provinsi Riau, sehingga akibatnya akan meningkatkan kejahatan dilingkungan masyarakat, tekanan ekonomi dan tuntutan hidup yang semakin tinggi menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun.

Terlepas dari dampak psikologis dari permasalahan ini, perlu dibuat kebijakan yang pro pada karyawan agar dampak tersebut tersebut diatas tidak menjadi meluas, oleh karena itu  kebijakan yang sudah dibuat pemerintah merupakan suatu kebijakan yang sudah sangat bijak karena selama ini kerusakan ekosistim gambut, konflik tanah dan social, kehilangan sumber-sumber kehidupan dari ketidak patuhan RAPP terhadap regulasi system pemerintahan di Indonesia.  Ini sesuai dengan komitmen, visi dan misi nawacita pemerintah presiden Republik Indonesia atas perhutanan social dengan target 12,7 juta hektar secara nasional. Adapun 1,4 juta hectare dari target perhutanan social itu ada di Provinsi Riau. Yang terpenting adalah kekwatiran banyak orang tentang nasif karyawan PT.RAPP perlu diberikan pendampingan agar tidak terlantar, karyawan akan mampu mandiri jika diberikan hak-hak mendapatkan hak pengelolaan dengan skema Perhutanan Sosial dilahan-lahan yang dicabut izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHT) sehingga karyawan diberikan lahan untuk dibuatkan lahan sawit pada setiap kepala keluarga dan bias menjadi lebih mandiri, tentunya perlu pendampingan dan regulasi yang berkelanjutan.

Pada momentum ini seharusnnya karyawan sebagai masyarakat riau perlu menyadari bahwa inilah saatnya untuk mandiri dan berdikari diatas diri sendiri dengan mengembangkan Perhutanan Sosial seperti yang diprogramkan pemerintah dengan diberikan hak atas tanah sehingga dapat mengangkat martabat karyawan tanpa seumur hidup menjadi buruh kasar di perusahaan PT.RAPP. inilah saatnya kita meningkatkan martabat hidup diri kita diatas tanah tumpah darah kita sendiri.

Oleh karena itu dalam menyelesaikan permasalahan ini perlu adanya kebijakan pemerintah yang tegas, terutama Bupati, Gubernur Riau harus mendukung keputusan Pemerintah Pusat  untuk memperbaiki kebijakan atas gambut yang selama ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bupati dan Gubernur sebagai pemimpin bagi masyarakat Riau harusnya dapat menjadi pelindung dan kepedulian yang tingggi  terhadap kehidupan masyarakat gambut baik didesa, masyakat, karyawan yang mempunyai dampak secara langsung dengan keberadaan perusahaan disektor kehutanan yang sudah merusak ekosistim dan biota makluk hidup sehingga permasalahan kebakaran dan lingkungan setiap tahun tidak pernah terselesaikan di propinsi Riau. Kebijakan pemerintah yang pro raknyat sangat diperlukan dan demi kesejahteraan masyarakat Riau, permasalahan ini tidak menjadi permainan politik pemimpin Riau untuk kepentingan korporat atau individu.

Selain solusi tersebut perlu adanya dukungan dari masyarakat, buruh, para ulama, tokoh adat dan dosen sebagai akademisi, mahasiswa sebagai agent of change  dan elemen masyarakat lainnya untuk secara bersama  mendukung kebijakan tegas dari pemerintah dengan mencabut Izin HTI diwilayah gambut dan menjadikan lahan gambut tesbut menjadi lahan Sosial Perhutanan sesuai dengan skema pemerintah.sehingga masyarakat mampu berdiri di kakinya sendiri tanpa ketergantungan pada pengusaha.

Semoga dengan solusi yang pro buruh dan raknyat Indonesia, semua pihak dapat berpikir jernih, berpikir sehat dan berpandangan kedepan, saat nya kita untuk mandiri, mengelola Perhutanan Sosial dimana masyarakat mengelola tanak konsesi dengan mandiri untuk kepentingan kesejahteraan buruh dan masyarakat, untuk itu diperlukan penyuluhan dan pencerahan pola berpikir masyarakat yang selama ini mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi kepada pengusaha sehingga kesejahteraan dan kehidupannya selamanya menjadi buruh kasar, menjadi budak di tanahnya sendiri. Dan ini merupakan tanggung jawab bersama untuk memberikan edukasi, pendampingan dan social community,  untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan buruh dan masyarakat. Dalam tataran teknis dibuat kelompok kerja Perhutanan social pada buruh yang mengalami PHK,sehingga dg solusi ini kehidupan dan masa depan buruh lebih terjamin. Saatnya kita berubah dan tidak ketergantungan kepada pengusaha sebagai pemilik modal. Saatnya kita berkarya diatas tanah kita sendiri! Semoga bermanfaat..!(bpc7)

 

*Tulisan merupakan opini dari penulis dan menjadi tanggung jawab penuh dari penulis.

Klik tombol Like jika Anda suka dengan Berita ini

TRAVELLING

Berita Terkini

Viral Video Anak Sekolah Menangis Memanggil Orang Tuanya Saat Gunung Sinabung Erupsi
Senin, 19 Pebruari 2018 20:45

Viral Video Anak Sekolah Menangis Memanggil Orang Tuanya Saat Gunung Sinabung Erupsi

Sebuah video anak-anak sekolah dasar yang sedang berlarian saat terjadinya erupsi Gunung Sinabung viral di media sosial.

Sambel Nyai Resto,  Angkat Konsep Perkampungan di Tengah Kota
Senin, 19 Pebruari 2018 19:15

Sambel Nyai Resto, Angkat Konsep Perkampungan di Tengah Kota

Beratapkan daun rumbia,  tempat makan satu ini menyajikan nuansa makanan khas sunda, Sambel Nyai Resto namanya. Sambel Nyai resto berlokasi di Jalan Tiung No. 24

Besok, Ustaz Abdul Somad akan Bergelar Datuk Seri Ulama Setia Negara
Senin, 19 Pebruari 2018 19:00

Besok, Ustaz Abdul Somad akan Bergelar Datuk Seri Ulama Setia Negara

Besok, Selasa (20/2/2018), Ustaz Abdul Somad akan dianugerahkan gelar 'Datuk Seri Ulama Setia Negara'. Pemberian gelar adat ini akan dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau

Wow, Seminggu Ditayangkan Film Black Panther Untung Rp 4,8 Triliun
Senin, 19 Pebruari 2018 18:02

Wow, Seminggu Ditayangkan Film Black Panther Untung Rp 4,8 Triliun

Baru seminggu ditayangkan, film superhero berjudul Black Panther mampu meraup keuntungan US$361 juta atau jika dirupiahkan lebih dari Rp4,8 triliun.

Mengubah Sampah Menjadi Rupiah
Senin, 19 Pebruari 2018 17:18

Mengubah Sampah Menjadi Rupiah

Bank Sampah Pematang Pudu Bersih secara resmi digunakan sejak 1 Desember 2015. Sebelumnya, bank sampah yang didirikan pada 2012 itu bernama Bank Sampah Kopelapip Bersih. 

Ini Jawaban Kocak Plt Gubri Soal Kemen LHK Diam-diam ke Riau
Senin, 19 Pebruari 2018 16:45

Ini Jawaban Kocak Plt Gubri Soal Kemen LHK Diam-diam ke Riau

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim selalu melempar jawaban kocak dan menggelikan kepada wartawan.

Temui Masyarakat Suku Sakai, DPRD Riau Janjikan Hal Ini
Senin, 19 Pebruari 2018 16:06

Temui Masyarakat Suku Sakai, DPRD Riau Janjikan Hal Ini

Wakil Ketua DPRD Riau,  Kordias Pasaribu turun menemui massa masyarakat Sakai. Kepada masyarakat sakai, Kordias menjanjikan

Gunung Sinabung Berstatus Awas, Warga Diharap Waspada
Senin, 19 Pebruari 2018 15:49

Gunung Sinabung Berstatus Awas, Warga Diharap Waspada

 Aktivitas Gunung Sinabung yang terletak di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, meningkat ke level IV atau awas, Senin (19/2/2018).

Minta Ungkap Aktor Intelektual Korupsi RTH, Ratusan Massa Kembali Demo Kejati
Senin, 19 Pebruari 2018 15:41

Minta Ungkap Aktor Intelektual Korupsi RTH, Ratusan Massa Kembali Demo Kejati

Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi, Senin (19/2/2018), kembali melakukan aksi unjuk rasa ke Kejati 

Gunung Sinabung Muntahkan Awan Panas Tertinggi
Senin, 19 Pebruari 2018 15:16

Gunung Sinabung Muntahkan Awan Panas Tertinggi

Gunung Sinabung yang terletak di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengeluarkan awan panas hari ini, Senin (19/2/2018).