Akibat Konsesi Perusahaan, Kerugian Negara Ditaksir 3,2 Triliun

Rabu, 03 September 2014 07:44
Akibat Konsesi Perusahaan, Kerugian Negara Ditaksir 3,2 Triliun
oleh: Muslim Rasyid, Direktur Utama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari)
PEKANBARU - Kasus pengrusakan hutan akibat konsesi perusahaan kayu yang dilakukan Perusahaan Pulp and Paper (RAPP) berimbas besar bagi masyarakat sekitar, seperti hilangnya sumber-sumber kehidupan, termasuk tanah dan kehidupan yang ada didalamnya.
 
Sejauh ini masyarakat memang menggantungkan hidup pada tanah dengan bercocok tanam. Akibat masuknya perusahan perusak lingkungan itu ada banyak potensi ekonomis dari hutan yang akan musnah.
 
Masyarakat tidak lagi bisa berburu atau mengumpulakn madu dari hutan alam. Semua itu dirubah budidayanya. Dan itu milik perusahaan, yang aksesnya terbatas. Masyarakat tidak bisa mengelola hutan lagi. Jadi yang menjadi pokok utama yaitu hilangnya sumber-sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar.
 
Hadirnya perusahaan RAPP sama sekali tidak memberikan perbaikan terhadap perekonomian masyarakat. Jika dulu masyarakat bisa mengelola tanah dan mengambil potensi hutan, kini masyarakat hanya menjadi buruh di perusaan tersebut.
 
Kalau dulu mereka bisa buat sawah, sekarangkan tidak. Mereka hanya menjadi buruh harian saja.

Ditaksir tidak kurang sekitar Rp.3,2 triliun negara merugi akibat konsesi Perusahaan Kertas Pulp and Paper (RAPP). Itu baru kerugian yang bersifat uang belum lagi sumber-sumber lain seperti ekonomi dan lingkungannya.

Itu kalau kita lihat dari hasil analisis satgas mafia hukum keruguan mencapai Rp. 5 ribu triliun dari konsesi 14 perusahaan.

Kerugian negara tidak hanya dari sisi finansial tapi juga merenggut potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang kini sudah mulai hilang. Hasil laporan Jikalahari terkait eksaminasi publik juga banyak kerugian ekologis akibar penebangan hutan.

Sebenarnya kalau tindakan yang sudah dilakukan jelas bahwa penerima dan pemberi izin seharusnya sama-sama diproses secara hukum.

Jikalahari pun terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti mengangkat kasus ini dibagian penyelenggara negara saja. Tapi harus selesai memburu sampai ke Perusahaan RAPP bahwa mereka sama-sama melakukan kejahatan lingkungan dengan cara merusak hutan.

Kasus sengketa lahan yang masih segar soal konflik Pulau Padang dan Perusahaan RAPP misalnya. Dari pihak perusahaan menyatakan bahwa itu sudah selesai. Namun dari hasil pantauan tim dilapangan dapat disimpulkan bahwa RAPP tidak serius dalam menyelesaikan tugas mereka.

Dengan munculnya gejolak baru-baru ini masih ada area masyarakat yang masuk dalam konsesi perusahaan. Jadi penyelesainya yang selama ini dilakukan RAPP hanyalah penyelesaian sepihak saja.

Muslim menegaskan, Informasi yang harus dikejar selanjutnya yaitu soal data apa yang digunakan RAPP. Terbukti data-data itu tidak sama dengan data yang ada dipemerintahan daerah. Sama saja mereka tidak menghargai administrasi yang ada didaerah.

Harapannya tentu, pemerintah daerah juga harus sadar bahwa ini tidak hanya sekedar investasi. Tapi juga pembangkangan terhadap hal-hal kebijakan daerah. Dan jika kebijakan tersebut juga bisa berubah, artinya ini menjadi suatu bukti bahwa pemerintah daerah masih lemah dalam menjalankan peraturan yang ada. (*)

Penulis: Muslim Rasyid, Direktur Utama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari)

Klik tombol Like jika Anda suka dengan Berita ini

TRAVELLING

Berita Terkini

RAPP Soal PTUN KLHK, Djarot: Ini Kasus Administratif
Rabu, 13 Desember 2017 20:37

RAPP Soal PTUN KLHK, Djarot: Ini Kasus Administratif

PT. RAPP memberi jawaban klarifikasi atas semua tuduhan. Termasuk tudingan bahwa perusahaan milik Sukanto Tanoto itu telah membangkang, dan melawan negara. 

Polda Riau 'Pernah' Catat Rekor Bagus, Akankah Terulang?
Rabu, 13 Desember 2017 20:02

Polda Riau 'Pernah' Catat Rekor Bagus, Akankah Terulang?

Polda Riau pernah punya rekor bagus tangani kasus lingkungan hidup dan kehutanan.

Pansus Napza: Dunia Hiburan Harus Berperan Cegah Peredaran Narkoba
Rabu, 13 Desember 2017 19:58

Pansus Napza: Dunia Hiburan Harus Berperan Cegah Peredaran Narkoba

Pansus Napza DPRD Riau meminta pihak penyedia dunia hiburan memberikan peranannya dalam mencegah peredaran narkoba.

Ayo Ikutan Kompetesi Seni Jelang Pembukaan BATIQA Hotel Darmo Surabaya!
Rabu, 13 Desember 2017 18:50

Ayo Ikutan Kompetesi Seni Jelang Pembukaan BATIQA Hotel Darmo Surabaya!

PT BATIQA Hotel Manajemen akan segera membuka hotel ke-tujuhnya, BATIQA Hotel Darmo – Surabaya yang berlokasi strategis di Jl. Darmokali No. 60, pada kuartal pertama tahun 2018 mendatang. Jelang pembukaan acara tersebut, tim BATIQA Hotels telah menginformasikan serangkaian acara pre-opening, termasuk di dalamnya kompetisi seni: BATIQART Competition yang mengangkat tema “Bangga Dadi Arek Suroboyo” bagi seluruh pelajar dan mahasiswa di kota Surabaya.

AKHI 2017, Hadirkan Tabligh Akbar Bersama Ustadz Mustafa Umar
Rabu, 13 Desember 2017 16:33

AKHI 2017, Hadirkan Tabligh Akbar Bersama Ustadz Mustafa Umar

Bersempena dengan kegiatan sosial Ayo khitan Indonesia (AKHI) 2017,  juga akan digelar Tabligh Akbar bersama Ustaz Mustafa Umar yang akan dilaksanakan di Masjid Raya An Nur Pekanbaru,  Ahad (24/12/2017). 

Kapolda Riau Tak Transparan Tangani Karhutla
Rabu, 13 Desember 2017 16:20

Kapolda Riau Tak Transparan Tangani Karhutla

Di 100 hari kinerjanya, Kapolda Riau dianggap tak terbuka terhadap perkembangan kasus karhutla di Riau.

Waspada, Riau Peringkat 13 Darurat Narkoba Se-Indonesia
Rabu, 13 Desember 2017 16:12

Waspada, Riau Peringkat 13 Darurat Narkoba Se-Indonesia

 Peredaran narkoba mulai masuk di tingkat yang mengkhawatirkan. Dari seluruh daerah di Indonesia, Riau menempati peringkat 13 daerah dengan peredaran narkoba terbanyak.

Kapolda Lamban, Jikalahari Akan Teruskan Kasus Karhutla ke Mabes Polri
Rabu, 13 Desember 2017 15:20

Kapolda Lamban, Jikalahari Akan Teruskan Kasus Karhutla ke Mabes Polri

Jikalahari nilai kinerja Polda Riau lamban dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karenanya Jikalahari akan teruskan kasus tersebut pada Mabes Polri.

Penuhi Undangan, Bupati Inhil Hadir Dalam Pisah Sambut Kapolres
Rabu, 13 Desember 2017 15:10

Penuhi Undangan, Bupati Inhil Hadir Dalam Pisah Sambut Kapolres

Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memenuhi undangan untuk menghadiri acara pisah sambut Kapolres Inhil di Gedung Abdurrahman Siddik STAI Auliaurrasyidin, Tembilahan Hulu. 

Bangun Riau Complex, RAPP Utang USD 1 Miliar
Rabu, 13 Desember 2017 14:57

Bangun Riau Complex, RAPP Utang USD 1 Miliar

Bangun Riau Complex, RAPP disebut mendapatkan utangan dari pihak ketiga sebanyak USD 1 miliar.