Akibat Konsesi Perusahaan, Kerugian Negara Ditaksir 3,2 Triliun

Rabu, 03 September 2014 07:44 1254
Akibat Konsesi Perusahaan, Kerugian Negara Ditaksir 3,2 Triliun
oleh: Muslim Rasyid, Direktur Utama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari)
PEKANBARU - Kasus pengrusakan hutan akibat konsesi perusahaan kayu yang dilakukan Perusahaan Pulp and Paper (RAPP) berimbas besar bagi masyarakat sekitar, seperti hilangnya sumber-sumber kehidupan, termasuk tanah dan kehidupan yang ada didalamnya.
 
Sejauh ini masyarakat memang menggantungkan hidup pada tanah dengan bercocok tanam. Akibat masuknya perusahan perusak lingkungan itu ada banyak potensi ekonomis dari hutan yang akan musnah.
 
Masyarakat tidak lagi bisa berburu atau mengumpulakn madu dari hutan alam. Semua itu dirubah budidayanya. Dan itu milik perusahaan, yang aksesnya terbatas. Masyarakat tidak bisa mengelola hutan lagi. Jadi yang menjadi pokok utama yaitu hilangnya sumber-sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar.
 
Hadirnya perusahaan RAPP sama sekali tidak memberikan perbaikan terhadap perekonomian masyarakat. Jika dulu masyarakat bisa mengelola tanah dan mengambil potensi hutan, kini masyarakat hanya menjadi buruh di perusaan tersebut.
 
Kalau dulu mereka bisa buat sawah, sekarangkan tidak. Mereka hanya menjadi buruh harian saja.

Ditaksir tidak kurang sekitar Rp.3,2 triliun negara merugi akibat konsesi Perusahaan Kertas Pulp and Paper (RAPP). Itu baru kerugian yang bersifat uang belum lagi sumber-sumber lain seperti ekonomi dan lingkungannya.

Itu kalau kita lihat dari hasil analisis satgas mafia hukum keruguan mencapai Rp. 5 ribu triliun dari konsesi 14 perusahaan.

Kerugian negara tidak hanya dari sisi finansial tapi juga merenggut potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang kini sudah mulai hilang. Hasil laporan Jikalahari terkait eksaminasi publik juga banyak kerugian ekologis akibar penebangan hutan.

Sebenarnya kalau tindakan yang sudah dilakukan jelas bahwa penerima dan pemberi izin seharusnya sama-sama diproses secara hukum.

Jikalahari pun terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti mengangkat kasus ini dibagian penyelenggara negara saja. Tapi harus selesai memburu sampai ke Perusahaan RAPP bahwa mereka sama-sama melakukan kejahatan lingkungan dengan cara merusak hutan.

Kasus sengketa lahan yang masih segar soal konflik Pulau Padang dan Perusahaan RAPP misalnya. Dari pihak perusahaan menyatakan bahwa itu sudah selesai. Namun dari hasil pantauan tim dilapangan dapat disimpulkan bahwa RAPP tidak serius dalam menyelesaikan tugas mereka.

Dengan munculnya gejolak baru-baru ini masih ada area masyarakat yang masuk dalam konsesi perusahaan. Jadi penyelesainya yang selama ini dilakukan RAPP hanyalah penyelesaian sepihak saja.

Muslim menegaskan, Informasi yang harus dikejar selanjutnya yaitu soal data apa yang digunakan RAPP. Terbukti data-data itu tidak sama dengan data yang ada dipemerintahan daerah. Sama saja mereka tidak menghargai administrasi yang ada didaerah.

Harapannya tentu, pemerintah daerah juga harus sadar bahwa ini tidak hanya sekedar investasi. Tapi juga pembangkangan terhadap hal-hal kebijakan daerah. Dan jika kebijakan tersebut juga bisa berubah, artinya ini menjadi suatu bukti bahwa pemerintah daerah masih lemah dalam menjalankan peraturan yang ada. (*)

Penulis: Muslim Rasyid, Direktur Utama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari)

loading...
PUBLIC SERVICE

Berita Terkini

Pasar Bawah yang Melegenda
Sabtu, 21 Januari 2017 11:00

Pasar Bawah yang Melegenda

Siapa yang tidak tahu dengan Pasar Bawah Pekanbaru? Hampir semua warga Kota Pekanbaru mengetahui pasar yang terletak di Jalan Ahmad Yani Ujung ini. Bahkan ada yang menyebutkan belum ke Pekanbaru kalau belum berkunjung ke Pasar Bawah.

Aksi Demonstrasi Tolak Pelantikan Trump
Sabtu, 21 Januari 2017 10:43

Aksi Demonstrasi Tolak Pelantikan Trump

Detik-detik menjelang pelantikan Donald Trump, aksi penolakan juga terjadi. Mereka memblokir area menuju acara. Mereka membawa spanduk-spanduk berisi penolakan. Dan beberapa di antara

Tahun Ini, Penyaluran KUR Ditargetkan Naik Rp 110 Triliun
Sabtu, 21 Januari 2017 10:39

Tahun Ini, Penyaluran KUR Ditargetkan Naik Rp 110 Triliun

Pemerintah targetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp 100 trilun menjadi sebesar Rp 110 pada tahun 2017 ini, suoaya KUR juga mengalir ke sektor produksi di luar perdagangan. Seperti pertanian dan perikanan.
 

Gubri Pastikan Adwar Sanger Jadi Pj Walikota Pekanbaru
Sabtu, 21 Januari 2017 10:30

Gubri Pastikan Adwar Sanger Jadi Pj Walikota Pekanbaru

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman pastikan Edwar Sanger naik jadi Penjabat Sementara (Pj) Walikota Pekanbaru. Edwar kini sudah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt)  Wali Kota Pekanbaru.

Kadis Diminta Tidak Hanya Pikir Realisasi Tinggi, Kualitas Itu Penting
Sabtu, 21 Januari 2017 10:20

Kadis Diminta Tidak Hanya Pikir Realisasi Tinggi, Kualitas Itu Penting

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menegaskan kepala dinas tidak hanya pikirkan bagaimana realisasi APBD tinggi. Sedangkan kualitas dari pembangunan buruk. 

Modus Memukul Adek,  Pelajar Ini Dirampas Dua Pelaku Tak Dikenal
Sabtu, 21 Januari 2017 10:07

Modus Memukul Adek, Pelajar Ini Dirampas Dua Pelaku Tak Dikenal

Perampasan dan pengancaman terjadi Jumat malam (20/1/2017). Pemerasan dialami VA (14), yang mana awa terjadinya pemerasan dan pengancaman

Jadi Pasar Tertua, Pasar Bawah Saksi Bisu Peradaban Pekanbaru
Sabtu, 21 Januari 2017 10:00

Jadi Pasar Tertua, Pasar Bawah Saksi Bisu Peradaban Pekanbaru

Pasar bawah merupakan pasar tertua di Pekanbaru. Meski tidak banyak referensi yang menjelaskan kepasrian tahun berdirinya pasar ini. Awalnya hanya pasar tradisional biasa.

Coco' Film Terbaru Dari Disney-Pixar, Penasaran?
Sabtu, 21 Januari 2017 09:56

Coco' Film Terbaru Dari Disney-Pixar, Penasaran?

Disney-Pixar menghadirkan film animasi berjudul Coco. Seperti film-film sebelumnya, Disney-Pixar menghadirkan film yang sarat pesan kehidupan. Coco yang disutradari oleh Lee Unkrich berfokus pada

KPK Cegah Eks Dirops Citilink Ke Luar Negeri
Sabtu, 21 Januari 2017 09:52

KPK Cegah Eks Dirops Citilink Ke Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencekal ke luar negeri terhadap ‎mantan Direktur Operasional (Dirops) PT Citilink Indonesia, Hadinoto Soedigno.

Yudi: Wajar Kalau Mata Uang NKRI Mirip Negara Asing
Sabtu, 21 Januari 2017 09:45

Yudi: Wajar Kalau Mata Uang NKRI Mirip Negara Asing

Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI), Yudi Harimurti mengatakan sangat wajar, jika mata uang NKRI mirip dengan mata uang asing.