BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Kudeta Myanmar oleh militer membuat para investor memilih mundur teratur, mengingat kondisi sangat tidak kondusif. Seorang pengusaha terkemuka Singapura mengatakan akan keluar dari investasinya di sebuah perusahaan tembakau yang terkait dengan militer Myanmar, setelah tentara menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis di negara itu dalam kudeta pekan lalu.
Dia adalah Lim Kaling. Pendiri dan direktur grup pembuat perangkat game Razer ini mengatakan hal itu dalam sebuah pernyataannya. Lim Kaling pemegang saham minoritas di sebuah perusahaan Myanmar Virginia Tobacco Company. Lim memiliki 49% saham di perusahaan itu via perusahaannya RMH Singapore Pte Ltd.
“Peristiwa baru-baru ini (di Myanmar) membuat saya sangat prihatin,” kata Lim dalam pernyataan yang dikirim melalui email seperti dilaporkan Al Jazeera, yang mengikuti petisi online memintanya untuk menghentikan eksposurnya di negeri Pagoda Emas itu.
Lim mengatakan dia “menjajaki opsi untuk pelepasan yang bertanggung jawab” dari sepertiga sahamnya di RMH, satu-satunya investasi Myanmar yang tersisa, tetapi tidak memberikan kerangka waktu.mengenai kapan ia akan melakukannya. Singapura telah menjadi sumber investasi asing terbesar ke Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan pemerintah.
Selain pebisnis Singapura, langkah tegas juga dilakukan oleh Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern. Pemimpin negara yang terletak disamping kutub selatan ini menangguhkan semua kontak tingkat tinggi dengan Myanmar dan memberlakukan larangan perjalanan pada para pemimpin militernya menyusul kudeta yang diiringi penahanan aktivis demokrasi Aung San Suu Kyi.
Kudeta yang terjadi di Myanmar terjadi pada 1 Februari lalu. Kudeta ini diawali oleh penahanan Suu Kyi bersama Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya oleh kelompok militer.
Penahanan yang berujung kudeta itu dilakukan setelah berhari-hari ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan junta militer. Partai NLD besutan Aung San Suu Kyi meraih kemenangan gemilang dalam pemilu 8 November lalu, pemilihan yang dianggap bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011.
Namun kelompok militer menilai terjadi kecurangan pemilih yang meluas meski sudah dibantah oleh komisi pemilihan. Hal ini telah menyebabkan konfrontasi langsung antara pemerintah sipil dan militer.
Pemimpin tertinggi Tatmadaw Jenderal Senior Min Aung Hlaing bersikeras bahwa kudeta militer adalah langkah yang dibenarkan. Ia masih berdalih pemilu yang dilakukan November itu curang sehingga harus diadakan kembali. Dalam melaksanakan pemilu ulang, pihak militer menetapkan status darurat nasional selama setahun ke depan. (bpc2)
