Perusahan Beroperasi di Luar HGU, Sekdaprov Riau Pertanyaan Soal Konsekuensi Pajak

Senin, 12 Pebruari 2018 09:38
Perusahan Beroperasi di Luar HGU, Sekdaprov Riau Pertanyaan Soal Konsekuensi Pajak

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU - Kasus PTPN V yang mengoperasikan perusahaannya di luar HGU berujung pada hukum. Sebenarnya ini masalah lama. Selain PTPN V ada banyak perusahaan lain melakukan aktivitas serupa dan ini sudah menjadi rahasia umum. 

Menanggapi hal ini, Sekretaris Derah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mempertanyakan masalah konsekuensi pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Jika perusahaan melakukan operasi di luar HGU, tentu ada banyak lost potensi pajak sehingga berdampak terhadap kerugian negara. 

"Konsekuensi pajaknya memang harus di selesaikan. Bagaimana mengatasi masalah itu untuk sekarang ini. Kalau memang DPRD Riau menemukan dan punya bukti, silahkan, dilaporkan saja," katanya, Senin (12/2/2018) di Pekanbaru. 

Ahmad Hijazi menyebut, memang masalah ini sudah masuk ke ranah hukum. Sementara DPRD Riau yang berupaya untuk menyelesaikan, sebaiknya konsisten dan merampungkan masalah ini hingga tuntas, dengan mengejar perusahaan lain apalabila melakukan tindakan serupa.

"Yang menggarap lahan di luar HGU itu bagaimana konsekuensi pajaknya. Semua harus carikan solusi dan langkah hukum yang akan diambil bagaimana. Jadi tidak serta merta berkoar saja. Yang penting untuk menata daerah itu mencarikan solusinya," sambung dia. 

Baca: Lakukan Perlawanan, PTPN V Gugat PN Bangkinang

Lebih jauh, Ahmad Hijazi menanggapi, kalau dalam pelaksanaanya terjadi lost pendapatan, mestinya DPRD Riau juga ikut memikirkan solusinya. Bahkan jika perlu dicarikan landasan hukumnya. 

Dia mencontohkan, ada satu perusahaan di daerah menggarap lahan perkebunan tapi tidak punya HGU, maka perlu dipikirkan bagaimana menyelesaikan pajak bumi bangunan (PBB). Jika memang perlu alas hukum kuat supaya bisa pajak bisa dipungut sebaiknya fokus kepada itu.

"Menurut saya begitu. Bekerja yang penting punya dasar dan landasan hukum. Pemerintah dalan masalah pajak biasanya ditangani oleh Bapenda, juga perlu landasan hukum untuk pungut retribusi. Kalau tidak ada, ya dicarikan landasan hukumnya," sambungnya.

Untuk diketahui, ada 2 perusahaan perkebunan di Riau kini tersangkut masalah hukum karena kasus beroperasi di luar HGU. Kedua perusahaan itu adalag PT. Hutahean dan PTPN V. Dalam pekan kemarin ada upaya mediasi oleh DPRD Riau namun belum membuahkan solusi yang jelas. 

Berdasarkan temuan pansus lahan oleh DPRD tahun 2017 lalu, masalah ini juga hangat diperbincangan. Bahkan ada banyak perusahaan lain di Riau melakuka praktik serupa. (bpc3)

Klik tombol Like jika Anda suka dengan Berita ini

TRAVELLING

Berita Terkini

Status Siaga Darurat Karhutla Ditetapkan Hingga 31 Mei 2018
Senin, 19 Pebruari 2018 12:40

Status Siaga Darurat Karhutla Ditetapkan Hingga 31 Mei 2018

Status siaga darurat Karhutla sudah ditetapkan. Itu dimulai dari Februari hingga 31 Mei 2018. Status siaga darurat karhuta ditetapkan karena sejumlah daerah di Riau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Pendemo Suku Sakai Jalan Kaki ke Kantor DPRD Riau
Senin, 19 Pebruari 2018 12:33

Pendemo Suku Sakai Jalan Kaki ke Kantor DPRD Riau

Usai melakukan demo di depan kantor Polda Riau, Senin (19/2/18) ratusan mahasiswa dan masyarakat Suku Sakai, mulai bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Riau.

Spanduk Lukman Edy Masih Terpajang di Jalan Hang Tuah
Senin, 19 Pebruari 2018 12:25

Spanduk Lukman Edy Masih Terpajang di Jalan Hang Tuah

Spanduk Paslon dengan jargon Gubernur Zaman Now masih terpajang jelas di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru.  

Puncak Musim Kemarau Terjadi di Juni hingga Agustus
Senin, 19 Pebruari 2018 12:15

Puncak Musim Kemarau Terjadi di Juni hingga Agustus

Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2018 nanti. 

Masa Kampanye Pilgub Riau, 1 Desa Hanya Boleh 1 Posko
Senin, 19 Pebruari 2018 12:00

Masa Kampanye Pilgub Riau, 1 Desa Hanya Boleh 1 Posko

Komisioner Bawaslu Riau, Neil Antariksa menyebutkan 1 desa/kelurahan hanya boleh didirikan 1 posko pemenangan oleh Paslon Gubri.

BMKG: Februari Riau Masuk Musim Kemarau Pertama
Senin, 19 Pebruari 2018 11:43

BMKG: Februari Riau Masuk Musim Kemarau Pertama

Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Sukisto mengatakan pada bulan Februari 2018 ini, Riau sudah masuk pada musim kemarau pertama.

Demo Mahasiswa dan Masyarakat Suku Sakai, Jalan Gajah Mada Ditutup 1 Ruas
Senin, 19 Pebruari 2018 11:28

Demo Mahasiswa dan Masyarakat Suku Sakai, Jalan Gajah Mada Ditutup 1 Ruas

Akibat demo ratusan mahasiswa dan masyarakat Suku Sakai di depan Kantor Polda Riau, Senin (19/2/2018), satu ruas Jalan Gajah Mada Pekanbaru ditutup satu ruas.

Mahasiswa dan Masyarakat Suku Sakai Serbu Polda Riau
Senin, 19 Pebruari 2018 11:20

Mahasiswa dan Masyarakat Suku Sakai Serbu Polda Riau

Ratusan mahasiswa dan masyarakat Suku Sakai menyerbu kantor Polda Riau, Senin (19/2/2018) pagi.

Dilaporkan ke Bawaslu, KPU Riau: Kami Transparan Sejak Awal
Senin, 19 Pebruari 2018 11:00

Dilaporkan ke Bawaslu, KPU Riau: Kami Transparan Sejak Awal

KPU Riau menyatakan proses pendaftaran dan penetapan cagub Riau telah transparan sejak awal.

Dikabarkan Ada Demo, Kantor Gubernur Riau Dijaga Polisi
Senin, 19 Pebruari 2018 10:45

Dikabarkan Ada Demo, Kantor Gubernur Riau Dijaga Polisi

Dikabarkan ada aksi demonstrasi dari masyarakat Sakai di Kantor Gubernur Riau pada hari ini, Senin (19/2/2018) di Pekanbaru.