BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau menggelar rapat bersama Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB) Pekanbaru serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Kamis (13/2/2025). Rapat ini membahas dampak banjir yang melanda wilayah Pelalawan setelah dibukanya pintu bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kampar.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma’mun Solikhin, didampingi Anggota Komisi IV, Manahara Napitupulu, serta Anggota DPRD Riau Dapil Riau 6 (Siak-Pelalawan), yaitu Muhtarom, Abdullah, dan Monang Eliezer Pasaribu. Sejumlah pihak terkait turut hadir, termasuk Kepala BWS Wilayah III Syauqiyatul Afnani Rangkuti, Kepala BPJN Riau Yohanis Tulak Todingrara, perwakilan PLN Nusantara Power UP Pekanbaru PLTA, serta Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. Ketua IPMPB, Salamuddin Toha, juga hadir bersama jajaran organisasinya.
Anggota DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat Pelalawan yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa terkait dampak banjir akibat pembukaan pintu bendungan PLTA. Menurutnya, banjir yang terjadi menyebabkan banyak desa di sekitar Sungai Kampar kesulitan melintas, bahkan Jalan Lintas Timur Pelalawan sempat lumpuh akibat genangan air yang tinggi.
“Banjir yang melanda sepanjang Sungai Kampar setelah pembukaan pintu bendungan menyebabkan lumpuhnya Jalan Lintas Timur Pelalawan. Banyak desa di sekitar sungai kesulitan melintas akibat genangan air yang tinggi,” ujar Abdullah dalam rapat tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma’mun Solikhin, mengapresiasi kehadiran berbagai pihak dalam rapat tersebut. Ia menegaskan pentingnya mencari solusi berkelanjutan agar peristiwa serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
Selain itu, perwakilan PLN Nusantara Power yang mengelola PLTA Koto Panjang menjelaskan bahwa pembukaan pintu bendungan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya volume air. Namun, pihaknya mengaku siap berkoordinasi lebih baik dengan pemerintah daerah guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
DPRD Riau berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini. Rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, termasuk perlunya sistem peringatan dini bagi masyarakat terdampak dan peningkatan infrastruktur penunjang agar banjir tidak lagi menghambat aktivitas warga di sekitar Sungai Kampar. (ADV)
